TIK vs Makar

MINGGU yang dingin. Entah karena di luar cuaca mendung atau karena saya yang sedikit meriang. Lelah dari Jakarta masih terbawa sampai Kendari. Jadinya suhu ruang pertemuan hotel bintang tiga ini terasa lebih menusuk. Dijadwalkan, saya dan teman-teman dari Teknik Informatika akan mendongeng pukul 10 pagi. Tapi molor sampai sejam. Lumayan, menunggu satu setengah jam bisa diisi dengan menyeruput teh panas. Tiba-tiba terpikir kalau apa yang akan kami dongengkan di panel Pemda ini bisa digunakan untuk melawan demonstrasi hingga makar.

Topiknya mungkin sudah garing: eGovernment (eGov). Maklum ide ini sudah disuarakan dalam bentuk Instruksi Presiden (sejak) tahun 2001. Sederhananya, istilah keren-kerenan eGov ini bisa digambarkan sebagai "penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan pemerintahan dan layanannya". Banyak yang menyamakan eGov dengan tersedianya website pemerintah di internet. Benar juga sih, tapi tidak sepenuhnya tepat. Karena website itu pada dasarnya adalah galeri: Ruang pajang ragam pesan di dunia maya. Yang tak kalah pentingnya sebenarnya adalah sistem informasi di belakang layar. Sistem ini yang menjalankan lalu-lintas data dan informasi yang dibutuhkan, dipertukarkan, atau digunakan oleh masyarakat.

Tujuan praktis eGov adalah terlayaninya kepentingan pemerintahan dan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Tapi lebih jauh dari itu, eGov diharapkan dapat melahirkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersifat partisipatif, berorientasi pada konsensus para pihak yang terlibat, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, setara dan melibatkan semua kelompok, serta mengikuti aturan hukum yang berlaku. Di muara ini TIK (yang tersaji dalam kemasan eGov) bisa digunakan untuk mereduksi desas-desus, demonstrasi hingga makar.

Memang sih, demonstrasi atau hasutan makar dapat dipicu oleh banyak faktor. Tapi untuk berhasil, demonstrasi hingga makar tidak bisa sendiri. Untuk demonstrasi, butuh massa. Untuk makar, butuh dua lagi: dana dan senjata. Kalau pun semua itu terpenuhi, aksi itu pun harus didukung oleh kekuatan atau populasi mayoritas yang ada di suatu negara. Opini publik harus mendukung mereka. Ehem, masih ingat kan kejadian di Turki kemarin?

Ketersediaan informasi yang transparan dan akuntabel atas penyelenggaran negara dan pemerintahan, hemat saya, dapat mengurangi prasangka negatif yang mudah dimanfaatkan oleh mereka yang beritikad buruk. Di negara-negara Asia yang lebih dulu mengembangkan eGov seperti Jepang atau Korea Selatan, demokrasi mereka lebih teduh. Jauh dari hiruk-pikuk ala Indonesia.

Mungkin terkesan dipaksakan korelasi ini. Tapi sejumlah studi, bahkan PBB melalui Komisi Sosial Ekonomi Asia Pasifik-nya telah melihat manfaat eGov bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa adegan kejar-kejaran dengan para penyebar fitnah dan pengalih isu di ranah maya itu tidak penting yaa.. cuma dengan energi yang tersisa, mengapa tidak kita gunakan untuk mengembangkan eGov yang dapat membungkam mereka?! @aswan